PT SOLID GOLD BERJANGKA - Konflik antara warga Myanmar didukung militer dgn etnis muslim Rohingya hingga kini belum menemukan titik terang. Sikap diam pemerintah Myanmar seakan memperkeruh konflik tersebut. Hal ini membuat beberapa negara ikut terlibat demi mencari penyelesaian masalah. Salah satu di antaranya adalah Malaysia. Laporan terbaru menunjukkan, ribuan orang termasuk Perdana Menteri Najib Razak & anggota kabinetnya bergabung dalam protes di Kuala Lumpur Minggu pagi. Protes ini dilakukan untuk mendesak pemerintah Myanmar mengambil sikap tegas dalam membela hak asasi manusia (HAM) rakyat Rohingya yg terus digerus kepentingan politik. "Ada sebuah artikel dalam piagam ASEAN yg mengatakan bahwa negara ASEAN harus menegakkan HAM," kata Najib, spt dilansir laman Myanmar Times, Senin (5/12). "Dunia tidak bisa hanya duduk & menonton genosida yg terjadi. Kami ingin memberitahu Aung San Suu Kyi sudah cukup," tambahnya di hadapan para pengunjuk rasa. Tindakan pemerintah Malaysia tentu menyedot perhatian pemerintah Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi yg selama ini dinilai terlalu diam dalam menyikapi masalah. "Saya akan sangat menghargai apabila masyarakat internasional memang ingin membantu kami menjaga perdamaian & stabilitas." "Membangun hubungan yg lebih baik lagi. Bukannya menyulut kemarahan dgn menebar kebencian yg lebih besar," ungkap Aung San Suu Kyi. Tak hanya Aung, wakil direktur jenderal Kantor Presiden Myanmar, U Zaw Htay, turut angkat bicara. Dia menilai tindakan Najib bisa memicu ekstremisme agama. Dia jg berpendapat sikap Najib hanya dimaksudkan untuk mencari suara pemilih menjelang pemilu Malaysia yg akan dilakukan dalam waktu dekat. Baca Juga : Inikah Pramugari Tercantik di Dunia? | SOLID GOLDManurut Htay, Malaysia dinilai terlalu ikut campur dalam masalah yg sedang menimpa negaranya, terlebih dgn bergabungnya Najib dalam aksi protes.
Padahal, saat ini pemerintah Myanmar jg sedang berusaha mencari solusi atas masalah yg sedang melanda negaranya. "Negara-negara ASEAN seharusnya menghormati tindakan Myanmar dalam menyelesaikan konflik di Rakhhine. Pemerintah baru saat ini sedang mencari solusi masalah. Saya jg ingin mengatakan kepada pemerintah Malaysia agar ikut menghormati piagam ASEAN," papar Htay. Htay jg menyebut pembentukan dua komisi (penasihat & investigasi) sbg bukti bahwa pemerintah Myanmar benar-benar serius menyikapi masalah ini. Pemerintah jg akan menyelesaikan masalah secara transparan melalui dua komisi ini. Selain itu, Htay jg menyesalkan pemberitaan media Malaysia yg dinilai tidak melaporkan situasi di negara bagian Rakhine secara akurat. Namun, ketidakjelasan pemberitaan media tersebut disebabkan oleh pemerintah Myanmar yg melarang wartawan meliput di wilayah tersebut. Tuduhan telah melanggar HAM rakyat Rohingya tentu saja tidak dapat dielak Myanmar. Sementara itu, hampir 100 demonstran termasuk para biksu & warga Myanmar berkumpul di depan Taman Mahabandoola, pusat Kota Yangon kemarin untuk mengecam Najib. Para pengunjuk rasa menuntut agar Kementerian Luar Negeri & ASEAN menegur perdana menteri Malaysia yg dinilai tidak menegakkan nilai-nilai ASEAN. "Kami akan melakukan segala yg kami bisa, baik memprotes atau mengirimkan permintaan untuk ditandatangani. Karena kami tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka menghina kebangsaan kami. Bahkan jika perlu, kami akan mengangkat senjata," kata Sekretaris Nasional Biksu Uni Myanmar sekaligus pemimpin aksi protes, U Thu Satetta. Dalam demo tersebut, pengunjuk rasa membawa plakat foto Najib dgn kata-kata "Hukum Perdana Menteri Malaysia, Jangan Menekan Pemerintah Myanmar". (Prz - Solid Gold)
0 Comments
Leave a Reply. |
Visit Us
Archives
June 2021
Categories
All
|